Masjid dengan Kategori Masjid di Mall/Pasar

Tentang KAB. KUNINGAN

Kabupaten Kuningan (Aksara Sunda: ᮊᮥᮔᮤᮍᮔ᮪) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian ujung timur Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Kuningan. Kabupaten ini berjarak 140 km dari Kota Bandung, 43 km dari Kota Cirebon, dan 225 km dari DKI Jakarta, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah) di selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten ini dikenal karena merupakan merupakan tempat dilaksanakannya Perundingan Linggajati. Di Kecamatan Cigugur, beberapa warga merupakan penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Kabupaten Kuningan juga merupakan salah satu pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat dari sebelah timur, bersama dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Kuningan dikenal dengan julukan sebagai "Kota Kuda". Kuda merupakan ikon dari kabupaten ini dan dianggap merupakan hewan perwujudan dari Si Windu. Kuda gesit tersebut milik keluarga Arya Kamuning, seorang pemimpin wilayah ini pada zaman Kesultanan Cirebon dan Pajang.

Terdapat beberapa hipotesis mengenai asal-usul nama Kuningan. Pertama, menurut sejarawan Edi Suhardi Ekajati, nama "Kuningan" berasal dari nama logam paduan dengan nama yang sama. Kuningan merupakan logam campuran antara tembaga, timah, dan perak, yang kemudian disepuh sehingga mengkilat seperti emas.

Ekajati menyebut bahwa ditemukan patung dan alat keperluan rumah tangga terbuat dari kuningan di Jalaksana, tepatnya di Desa Sangkanherang. Patung itu berasal dari zaman Megalitikum. Patung ini menjadi incaran bagi kaum menak semenjak ditemukan pada tahun 1914 hingga 1950-an.

Ekajati mencocokkan etimologi tersebut dengan dua cerita yang berkaitan dengan bokor kuning. Dalam kisah Ciung Wanara, ada sebuah bokor terbuat dari kuningan. Bokor itu digunakan oleh Raja Galuh untuk menguji seorang pendeta bernama Ajar Sukaresi yang bertapa di Gunung Padang. Ajar Sukaresi diminta Sang Raja untuk menaksir apakah Permaisurinya hamil atau tidak, dengan memasang bokor kuningan itu di perutnya. Pendeta yang sudah mengetahui rencana jahat sang Raja kemudian menaksir bahwa perut sang Permaisuri telah hamil. Raja pun berhasil mengelabui Pendeta dan sang Pendeta pun dijatuhi hukuman mati. Tak lama kemudian sang Permaisuri pun benar-benar hamil. Dengan gelap mata, Sang Raja ini marah dan menendang bokor kuningan, kuali, dan penjara besi yang berada di dekatnya. Bokor itu pun jatuh di daerah yang bernama Kuningan, sedangkan kuali di Kawali (Kabupaten Ciamis), dan penjara besi bernama Kandangwesi di Garut selatan.

Dalam naskah Babad Cirebon dan juga tradisi lisan masyarakat Kuningan, bokor kuningan digunakan untuk menguji Sunan Gunung Jati, salah seorang wali. Hal yang membedakan adalah waktu dan tempatnya serta tujuan dan akibatnya, tanpa adanya penendangan bokor. Secara latar tempat dan waktunya, Ciung Wanara terjadi pada zaman Hindu-Buddha di wilayah Bojong Galuh, sedangkan Babad Cirebon dan tradisi lisan terjadi pada zaman Islam di wilayah Luragung, 19 km timur Kuningan. Naskah Babad Cirebon dan tradisi lisan menyebutkan bahwa tujuan penggunaan bokor adalah untuk menguji keluhuran ilmu yang dimiliki Sunan Gunung Jati. Putranya kelak dibesarkan oleh Ki Gedeng Luragung, penguasa daerah Luragung, dan kelak setelah dewasa diangkat oleh Sunan Gunung Jati sebagai Adipati Kuningan.

Ada beberapa alternatif lain berkaitan dengan asal-usul nama Kuningan. Kedua, nama Kuningan berasal dari daerah bernama Kajéné yang berarti "sesuatu yang berwarna kuning". Ketiga, Kuningan berasal dari istilah dangiang kuning (sebuah ilmu gaib) yang didapatkan oleh Demunawan, penguasa awal Kuningan pada masa Galuh. Keempat, "Kuningan" berasal dari wuku dan hari raya dengan nama yang sama.

Diperkirakan ± 3.500 tahun sebelum masehi sudah terdapat kehidupan manusia di daerah Kuningan, hal ini berdasarkan pada beberapa peninggalan kehidupan pada zaman prasejarah yang menunjukkan adanya kehidupan pada zaman Neolitikum dan batu-batu besar yang merupakan peninggalan dari kebudayaan Megalitikum. Bukti peninggalan tersebut dapat dijumpai di Kampung Cipari Kelurahan Cigugur yaitu dengan ditemukannya peninggalan pra-sejarah pada tahun 1972, berupa alat dari batu obsidian (batu kendan), pecahan-pecahan tembikar, kuburan batu, pekakas dari batu dan keramik. Sehingga diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Situs Cipari mengalami dua kali masa pemukiman, yaitu masa akhir Neoletikum dan awal pengenalan bahan perunggu berkisar antara tahun 1000 SM sampai dengan 500 M. Pada waktu itu masyarakat telah mengenal organisasi yang baik serta kepercayaan berupa pemujaan terhadap nenek moyang (animisme dan dinamisme). Selain itu ditemukannya pula peninggalan adat dari batu-batu besar dari zaman megalitikum.

Dalam pandangan Parahyangan disebutkan bahwa ada suatu pemukiman yang mempunyai kekuatan politik penuh seperti halnya sebuah negara, bernama Kuningan. Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah Seuweukarma dinobatkan sebagai Raja yang kemudian bergelar Rahiyang Tangkuku atau Sang Kuku yang bersemayam di Arile atau Saunggalah. Seuweukarma menganut ajaran Dangiang Kuning dan berpegang kepada Sanghiyang Dharma (Ajaran Kitab Suci) serta Sanghiyang Riksa (sepuluh pedoman hidup). Ekspansi kekuasaan Kuningan pada zaman kekuasaan Seuweukarma menyeberang sampai ke negeri Melayu. Pada saat itu masyarakat Kuningan merasa hidup aman dan tenteram di bawah pimpinan Seuweukarma yang bertakhta sampai berusia lama.

Menurut Parahyangan, bahwa sebelum Sanjaya menguasai Kerajaan Galuh, dia harus mengalahkan dulu Sang Wulan–Sang Tumanggal–dan Sang Pandawa tiga tokoh penguasa di Kuningan (= Triumvirat), yaitu tiga tokoh pemegang kendali pemerintahan di Kuningan sebagaimana konsep Tritangtu dalam konsep pemerintahan tradisional suku Sunda Buhun. Sang Wulan, Tumanggal, dan Pandawa ini menjalankan pemerintahan menurut adat tradisi waktu itu, yang bertindak sebagai Sang Rama, Sang Resi, dan Sang Ratu. Sang Rama bertindak selaku pemegang kepala adat, Sang Resi selaku pemegang kepala agama, dan Sang Ratu kepala pemerintahan. Makanya Kerajaan Kuningan waktu dikendalikan tokoh ‘Triumvirat’ ini berada dalam suasana yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, karena masing-masing dijalankan oleh orang yang ahli di bidangnya. Tata aturan hukum/masalah adat selalu dijalankan dan ditaati, masalah kepercayaan / agama begitu juga pemerintahannya. Semuanya sejalan beriringan selangkah dan seirama.

Ketika Kuningan diperintah Resiguru Demunawan pun (menantu Sang Pandawa), Kerajaan Kuningan memiliki status sebagai Kerajaan Agama (Hindu). Hal ini tampak dari ajaran-ajaran Resiguru Demunawan yang mengajarkan ilmu Dangiang Kuning–keparamartaan, sehingga Kuningan waktu menjadi sangat terkenal. Dalam naskah carita Parahyangan disebutkan kejayaan Kuningan waktu diperintah Resiguru Demunawan atau dikenal dengan nama lain Sang Seuweukarma (penguasa/pemegang Hukum) atau Sang Ranghyangtang Kuku/Sang Kuku, kebesaran Kuningan melebihi atau sebanding dengan Kerajaan Galuh dan Sunda (Pakuan). Kekuasaannya meliputi Melayu, Tuntang, Balitar, dan sebagainya. Hanya ada 3 nama tokoh raja di Jawa Barat yang berpredikat Rajaresi, arti seorang pemimpin pemerintahan dan sekaligus ahli agama (resi). Mereka itu adalah:

Perkembangan kerajaan Kuningan selanjutnya seakan terputus, dan baru pada 1175 masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di bawah pimpinan Rakean Darmariksa dan merupakan daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran. Cirebon juga pada tahun 1389 masehi masuk kekuasaan kerajaan Pajajaran, namun pada abad ke-15 Cirebon sebagai kerajaan Islam menyatakan kemerdekaannya dari Pakuan Pajajaran.

Sejarah Kuningan pada masa Islam tidak lepas dari pengaruh kesultanan Cirebon. Pada tahun 1470 masehi datang ke Cirebon seorang ulama besar agama Islam yaitu Syeh Syarif Hidayatullah putra Syarif Abdullah dan ibunya Rara Santang atau Syarifah Modaim putra Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah adalah murid Sayid Rahmat yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel yang memimpin daerah ampeldenta di Surabaya. Kemudian Syeh Syarif Hidayatullah ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, dan mula-mula tiba di Cirebon yang pada waktu Kepala Pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji Doel Iman. Pada waktu 1479 masehi Haji Doel Iman berkenan menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada Syeh Syarif Hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, pada tahun 1481 Masehi Syeh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Luragung, Kuningan yang masuk wilayah Cirebon Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Ki Gedeng Luragung yang bersaudara dengan Ki Gedeng Kasmaya dari Cirebon, selanjutnya Ki Gedeng Luragung memeluk agama Islam.

Pada waktu Syeh Syarif Hidayatullah di Luragung, Kuningan, datanglah Ratu Ontin Nio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Tiongkok (bergelar: Ratu Rara Sumanding) ke Luragung, Kuningan, dari Ratu Ontin Nio alias Ratu Lara Sumanding lahir seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. setelah dari Luragung, Kuningan, Syeh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gendeng Kuningan di Winduherang, dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istri Ki Gendeng Kuningan, karena waktu itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putra yang sebaya dengan Pangeran Kuningan namanya Amung Gegetuning Ati yang oleh Syeh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kamuning serta dia memberikan amanat bahwa kelak di mana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan.

Setelah Pangeran Kuningandan Pangeran Arya Kamuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharram tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan (Adipati Kuningan) dan dibantu oleh Arya Kamuning. Maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan

Masuknya Agama Islam ke Kuningan tampak dari munculnya tokoh-tokoh pemimpin Kuningan yang berasal atau mempunyai latar belakang agama. Sebut saja Syekh Maulana Akbar saudara kandung Syekh Datuk Kahfi, yang akhirnya menikahkan putranya, bernama Syekh Maulana Arifin saudara sepupu Pangeran Panjunan, dengan Nyai Ratu Selawati penguasa Kuningan waktu itu putri Pangeran Surawisesa cucu Prabu Siliwangi yang juga menantu Prabu Langlangbuana. Hal ini menandai peralihan kekuasaan dari Hindu ke Islam yang memang berjalan dengan damai melalui ikatan perkawinan. Waktu itu di Kuningan muncul pedukuhan-pedukuhan yang bermula dari pembukaan-pembukaan pondok pesantren, seperti Pesantren Sidapurna (menuju kesempurnaan), Syekh Rama Ireng (Balong Darma). Termasuk juga di antaranya pesantren Lengkong oleh Haji Hasan Maulani.

Kuningan menjadi tempat dilaksanakannya Perundingan Linggarjati pada bulan November 1946. Karena tidak memungkinkan perundingan dilakukan di Jakarta maupun di Yogyakarta (ibu kota sementara RI), maka diambil jalan tengah jika perjanjian diadakan di Linggarjati, Kuningan. Hari Minggu pada tanggal 10 November 1946 Lord Killearn tiba di Cirebon. Ia berangkat dari Jakarta menumpang kapal fregat Inggris H.M.S. Veryan Bay. Ia tidak berkeberatan menginap di Hotel Linggarjati yang sekaligus menjadi tempat perundingan.

Delegasi Belanda berangkat dari Jakarta dengan menumpang kapal terbang “Catalina” yang mendarat dan berlabuh di luar Cirebon. Dari “Catalina” mereka pindah ke kapal perang “Banckert” yang kemudian menjadi hotel terapung selama perjanjian berlangsung. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sjahrir menginap di desa Linggasama, sebuah desa dekat Linggarjati. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sendiri menginap di kediaman Bupati Kuningan. Kedua delegasi mengadakan perundingan pada tanggal 11-12 November 1946 yang ditengahi oleh Lord Kilearn, penengah berkebangsaan Inggris.

Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108°23'–108°47' Bujur Timur dan 6°47'–7°12' Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6°45'–7°50' Lintang Selatan dan 105°20'–108°40' Bujur Timur. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.078 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat.

Dilihat dari posisi geografisnya terletak di bagian timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah.

Permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan bagian Selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut, sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian Timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut.

Ketinggian di suatu tempat mempunyai pengaruh terhadap suhu udara, oleh sebab itu ketinggian merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pola penggunaan lahan untuk pertanian, karena setiap jenis tanaman menghendaki suhu tertentu sesuai dengan karakteristik tanaman yang bersangkutan.

Kemiringan tanah yang dimiliki Kabupaten Kuningan terdiri dari : dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, lereng, lembah dan pegunungan. Karakter tersebut memiliki bentang alam yang cukup indah dan udara yang sejuk, sangat potensial bagi pengembangan pariwisata.

Sebagian besar tekstur tanah termasuk kedalaman tekstur sedang dan sebagian kecil termasuk tekstur halus. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepekaan yang rendah dan sebagian kecil sangat tinggi terhadap erosi.

Tingkat kepekaan terhadap erosi disebabkan ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan kemampuannya sehingga berakibat rusaknya proses fisika, kimia dan biologi tanah tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya intensitas tingkat kepekatan terhadap terhadap erosi adalah faktor : lereng, sistem penggarapan, pengolahan tanah, jenis tanah dan persentase penutup tanah.

Berdasarkan penelitian tanah tinjau Kabupaten Kuningan memiliki 7 (tujuh) golongan tanah yaitu : Andosol, Alluvial, Podzolik, Gromosol, Mediteran, Latosol dan Regosol.

Dalam sejarah, Bupati Kuningan sudah ada sejak dibentuknya Kabupaten Kuningan pada 1 September 1498 pada saat masuknya Islam ke Kuningan. Pada zaman hindu, pemegang jabatan pertama Raja Kuningan adalah Seuweukarma, dan pada zaman islam pemegang pertama jabatan kepala pemerintahan adalah Sang Adipati Kuningan. Namun di sini hanya dicantumkan sebagian dari Daftar Bupati Kuningan, terhitung sejak zaman penjajahan Belanda.

Kabupaten Kuningan memiliki 32 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.132.610 jiwa dengan luas wilayah 1.110,56 km² dan sebaran penduduk 1.020 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.213.927 jiwa, terdiri dari 614.594 laki-laki (50,63%) dan 599.333 perempuan (49,37%). Dengan luas wilayah sebesar 1.194,09 km², maka kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1.017 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Kuningan (3.903 jiwa/km²), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sementara Kecamatan Cilebak menempati posisi terendah dengan hanya 271 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kuningan dari tahun 2020 hingga 2024 berada pada angka 1,04% per tahun, yang menandakan peningkatan populasi yang relatif stabil dan moderat.

Struktur umur penduduk Kabupaten Kuningan menunjukkan dominasi usia produktif. Kelompok usia 15–64 tahun mencapai sekitar 68,28% dari total populasi, mencerminkan potensi tenaga kerja yang besar dan kondisi bonus demografi yang masih dapat dioptimalkan. Sementara itu, kelompok usia 0–14 tahun mencakup sekitar 22,13%, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 5,85%. Rasio jenis kelamin di kabupaten ini adalah 102,55 pada tahun 2024, yang berarti terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Distribusi ini relatif seimbang dan mencerminkan stabilitas struktur dasar demografis, dengan peluang pengembangan kebijakan yang inklusif terhadap gender dan lintas usia.

Dilihat berdasarkan persebarannya, 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan menunjukkan variasi signifikan dalam jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan. Beberapa kecamatan seperti Ciawigebang, Kuningan, dan Cidahu memiliki jumlah penduduk yang padat serta laju pertumbuhan yang cukup tinggi, menandakan adanya konsentrasi kegiatan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, daerah seperti Selajambe dan Subang mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, bahkan stagnan atau menurun, yang menunjukkan tantangan dalam pembangunan dan penyediaan layanan dasar. Ketimpangan distribusi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah agar tidak terjadi pemusatan penduduk secara berlebihan di satu wilayah dan stagnasi di wilayah lain.

Kabupaten Kuningan didominasi oleh penduduk dari suku Sunda. Pada Sensus Penduduk Indonesia 2000, orang Sunda di kabupaten Kuningan sebanyak 950.162 jiwa atau 96,50 % dari total penduduk 984.598 jiwa. Sebagian kecil lagi adalah orang Jawa, Cirebon, Minangkabau, Batak, Betawi, dan suku lainnya. Berikut adalah besaran penduduk Kabupaten Kuningan berdasarkan suku bangsa sesuai data Sensus Penduduk tahun 2000;

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Kuningan menunjukkan dinamika menarik. Pada 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD mencapai 102,72%, sedangkan APM-nya sebesar 98,52%—indikator bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah terakomodasi. Namun, meskipun APK SMP naik dari 85,94% (2023) menjadi 90,03% (2024), APM justru turun dari 83,64% menjadi 81,30%. Untuk jenjang SMA, APK mengalami lonjakan cukup besar dari 77,88% ke 85,86%, meski APM hanya naik tipis dari 64,01% ke 65,55%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa belum tepat waktu dalam melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau terpaksa putus sekolah.

Situasi ini diperkuat oleh data lapangan yang menyebutkan bahwa sekitar 6.000 anak tidak melanjutkan sekolah dari SMP ke jenjang SLTA. Ini memperkuat kebutuhan intervensi kebijakan berbasis data. Pemerintah Kabupaten melalui Rapat Kerja Akselerasi 2025 mencoba menjawab tantangan ini dengan menjadikan Kuningan sebagai “Kabupaten Pendidikan”, berfokus pada perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut menandai pergeseran dari pendekatan administratif ke arah strategi kolaboratif berbasis masyarakat, di mana peran keluarga dan lingkungan sosial sama pentingnya dengan lembaga sekolah formal.

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Kuningan hanya 7,9 tahun per 2024, setara dengan kelas 8 SMP. Angka ini tertinggal dari target nasional 12 tahun dan masih menunjukkan tantangan struktural dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Menurut Disdikbud, penyebab rendahnya RLS antara lain adalah drop-out (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM), dan anak tidak sekolah (ATS). Upaya pendataan siswa-siswi kelas 9 yang tidak melanjutkan ke SMA pun digencarkan, mengingat segmen ini menjadi titik rawan stagnasi pendidikan.

Menariknya, pendekatan yang digunakan tidak hanya fokus ke siswa, tapi juga menyasar orang tua sebagai pengambil keputusan pendidikan. Melalui dialog komunitas dan pendekatan berbasis keluarga, pemerintah mencoba menumbuhkan motivasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, bantuan seperti BOS dan PIP tidak cukup tanpa kesadaran partisipatif.

Kabupaten Kuningan memiliki 2.276 sekolah dari berbagai jenjang, dengan proporsi akreditasi cukup baik: 13% terakreditasi A, 46% B, dan 13% C—dan tidak ada sekolah yang belum terakreditasi secara formal. Namun demikian, tantangan terbesar justru terletak pada sebaran kualitas tenaga pendidik. Hanya 55–57% guru SD dan SMP yang tercatat sebagai guru profesional, meskipun untuk kepala sekolah sudah mencapai 95% di SD dan 71% di SMP.

Fakta ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan mutu pendidikan perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pengajar. Program unggulan seperti Rumah Guru dalam inisiatif “Sekolahku Keren” menjadi langkah awal yang potensial. Program ini bukan hanya pelatihan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan integritas guru sebagai teladan. Dengan pembinaan berkelanjutan dan pelatihan berbasis akhlak, diharapkan kualitas pembelajaran tidak hanya berbasis kognitif, tetapi juga menyentuh sisi afektif dan nilai-nilai lokal.

Program “Sekolahku Keren” yang diluncurkan pada Maret 2025 menjadi momentum penting transformasi pendidikan di Kuningan. Lima program utama—rehabilitasi ruang kelas, penyambutan pagi, pelatihan guru, muatan lokal, dan English Day—menjadi pendekatan holistik untuk membangun ekosistem belajar yang inspiratif dan inklusif. Inisiatif seperti Pagi Ikut Cerahku menekankan peran emosional guru dalam membentuk karakter dan motivasi siswa sejak pagi hari.

Selain itu, Program Muatan Lokal dan English Day adalah jawaban atas kebutuhan kontekstual dan global sekaligus. Di satu sisi, siswa diajak mengenal budaya dan lingkungan Kuningan; di sisi lain, mereka diberi bekal untuk bersaing secara internasional. Pendekatan ini mencerminkan semangat pembangunan pendidikan berbasis nilai dan daya saing. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan dunia usaha yang digagas oleh Bupati menjadi penguat arah strategis menuju Kabupaten Pendidikan yang bukan sekadar jargon, tetapi memiliki pijakan programatik yang nyata.

Meskipun telah terjadi peningkatan APK dan pembangunan infrastruktur, tantangan kesenjangan pendidikan di Kuningan masih nyata. Indikator APM SMA/SMK yang masih 65,55% menunjukkan bahwa kesempatan belum sepenuhnya merata. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, letak geografis, dan kurangnya fasilitas pendidikan menengah di desa-desa terpencil. PJ Bupati Kuningan menekankan pentingnya equality dan equity dalam pendidikan—dua prinsip yang menjadi fondasi utama dalam strategi pemerataan yang inklusif.

Pemerintah juga melihat pentingnya perluasan akses ke perguruan tinggi, sebab jumlah mahasiswa masih jauh di bawah kapasitas tampung. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan promosi intensif, beasiswa daerah, serta peningkatan literasi pendidikan tinggi di kalangan siswa SLTA. Tak kalah penting, lembaga pendidikan juga diajak membentuk pola koordinasi lintas sektor, agar distribusi program tidak timpang dan berdampak nyata. Melalui sinergi antara Disdikbud, tim akselerasi, sekolah, dan komunitas, visi "Kabupaten Pendidikan" diharapkan dapat menjadi kenyataan—bukan sekadar ambisi administratif, tetapi gerakan kolektif untuk masa depan generasi Kuningan.

Tahun 2024, Fazila Haura Bilqis Clianta dari SDIT Al‑Multazam meraih Juara II Lomba Bertutur SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan membawakan cerita “Legenda Ikan Dewa Cibulan” — prestasi ini dipandang sebagai bukti cinta budaya dan kemampuan literasi tingkat tinggi. Di jenjang SMP, SMPN 1 Kuningan menuai sukses di Bupati Cup 2023, meraih 3 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu—dengan di antaranya penghargaan pada nomor sprint 100 m dan 1.500 m—menunjukkan kekuatan atletik lokal. Pada Juni 2025, sekolah tersebut juga kembali keluar sebagai Juara Umum FLS3N (Festival Lomba Seni & Sastra Siswa Nasional) tingkat kabupaten, membawa pulang gelar di cabang menyanyi solo, mendongeng, ansambel musik, pantomim, dan menulis cerita. Di tingkat menengah pertama swasta, MTsN 7 Kuningan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang bahasa. Tiga siswanya berhasil lolos ke Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Olimpiade Bahasa Arab 2024, dan dua siswi—Asma Nadia Francisca dan Ratna Ayuningsih—mewakili provinsi dalam kejuaraan nasional OBA. Untuk jenjang SMK, SMK Negeri 4 Kuningan turut membawa pulang medali dari O2SN Kabupaten 2024: Fitri Suci Audini (X MPLB) meraih Emas Pencak Silat Putri, Zakiyah Fakhrotun Nisa (X MPLB) meraih Perunggu Atletik Putri, dan Azi Muhammad Maulana (X TOKR) meraih Perunggu Bulutangkis Putra.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 5,61%, mengalami percepatan dari 5,25% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan yang melonjak sebesar 19,94%, serta sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 18,08%. Namun, sektor pertanian—yang selama ini menjadi basis utama ekonomi lokal—mengalami kontraksi cukup tajam sebesar –6,41%, menandakan tekanan struktural yang signifikan pada sektor primer. Meski demikian, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan kinerja positif (5,83%), disusul jasa pendidikan (7,05%) dan sektor konstruksi.com">Konstruksi (3,01%), yang memperkuat sinyal transformasi struktur ekonomi Kuningan ke arah sektor tersier berbasis jasa dan digitalisasi.

Pendapatan per kapita Kabupaten Kuningan pada 2024 tercatat sebesar Rp20,5 juta, meningkat dari Rp19,4 juta pada 2023. Namun angka ini masih relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat, mengindikasikan tantangan dalam produktivitas individu dan daya saing ekonomi lokal. Struktur PDRB menurut pengeluaran memperlihatkan dominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 80,26% dari total PDRB, sedangkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 22,6%. Sisi ekspor-impor justru menunjukkan angka negatif (neraca perdagangan luar daerah –15,47%), yang mencerminkan ketergantungan ekonomi terhadap konsumsi domestik dan lemahnya orientasi pasar luar. Secara sektoral, lapangan usaha yang dominan dalam struktur PDRB Kuningan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi-makan minum, serta transportasi, sementara sektor pertanian mulai menunjukkan penurunan kontribusi dalam jangka panjang.

Dalam dimensi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan mengalami penurunan dari 12,12% pada 2023 menjadi 11,88% pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 131,83 ribu jiwa. Namun demikian, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat dari 1,87 menjadi 2,02, dan indeks keparahan naik dari 0,42 ke 0,53, menandakan bahwa jurang kesejahteraan di antara kelompok miskin semakin melebar.

Sektor peternakan di Kuningan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap produksi lokal dengan populasi ternak beragam—meliputi sapi potong (~3.850 ekor) menghasilkan sekitar 876 ton karkas & jeroan, kambing (6.662 ekor → ~105 ton), domba (109.809 ekor → ~1.56 jt kg) dan unggas seperti ayam petelur (~607 rb ekor → 565 ton karkas) dan ayam pedaging (~1,54 juta ekor/tahun → 12,1 juta kg karkas). Di samping itu, populasi sapi perah sekitar 5.268 ekor menghasilkan ~15 juta liter susu per tahun. Dari perspektif komparatif provinsi, Kuningan menempati peringkat ke‑14 untuk peternakan domba (137.399 ekor) dan ke‑18 untuk kambing (8.533 ekor), menunjukkan potensi yang masih bisa dikembangkan . Sementara itu, populasi kerbau sekitar 4.953 ekor menempatkannya di peringkat 5 Jawa Barat. Data ini menegaskan bahwa meski Kuningan sudah mengandalkan skala besar peternakan unggas dan ruminansia besar kecil, ada kesempatan besar untuk meningkatkan populasi ternak kambing dan domba melalui program pengembangbiakan, pembinaan peternakan rakyat, serta peningkatan produktivitas sapi perah—sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan ekonomi agraris daerah.

Kabupaten Kuningan menunjukkan pola industrialisasi yang masih sangat bergantung pada industri skala kecil dan menengah, termasuk agroindustri serta kerajinan lokal. Contoh konkret terlihat pada eksistensi pabrik seperti Zebra Asaba (produsen pulpen), PT Sumber Inti Pangan (pengolahan bumbu), hingga PT Galih Estetika Indonesia (produksi ubi jalar ekspor). Selain itu, kehadiran pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seperti PT Grahamas Intitirta dan PT Aditya Tirta Abadi Utama menjadi bukti bahwa sebagian sektor industri sudah mulai berorientasi pada pasar modern. Namun demikian, tidak adanya industri skala besar menghambat kemampuan sektor ini dalam menyerap angkatan kerja secara signifikan, terutama bagi kelompok usia produktif.

Kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja formal yang tersedia turut memperkuat angka pengangguran terbuka di Kuningan, yang menurut BPS mencapai 7,78% dan menjadikannya salah satu dari lima daerah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat. Situasi ini memperjelas bahwa meskipun industri kreatif dan agroindustri berkembang, kontribusinya belum mampu menampung limpahan tenaga kerja. Ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk lebih agresif menarik investasi industri menengah dan besar agar keberadaan Kuningan di kawasan Rebana tidak sebatas administratif, tetapi benar-benar strategis dalam mengangkat sektor manufaktur lokal.

UMKM di Kabupaten Kuningan bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan menjadi fondasi utama dengan jumlah pelaku usaha lebih dari 43.000 unit. Sektor ini menyerap hingga 97% tenaga kerja lokal dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah merespons pentingnya UMKM melalui program seperti UMKM Naik Kelas, sertifikasi halal gratis, dan pelatihan e-commerce. Fokus pengembangan mencakup peningkatan mindset bisnis, digitalisasi usaha, dan pemanfaatan teknologi pemasaran daring untuk memperluas jangkauan pasar dari level lokal hingga ekspor.

Produk unggulan seperti kopi premium, olahan susu, bawang goreng, tape ketan, dan kerajinan khas seperti anyaman bambu, batik Kuningan, hingga celana sunat telah tampil di berbagai pameran seperti KKJ-PKJB 2023. Bahkan, dengan pendampingan intensif dan platform seperti dedekamart.com, UMKM Kuningan mulai menembus pasar daring nasional dan internasional. Keterlibatan pemerintah pusat juga makin terasa, terutama setelah Bupati Kuningan berhasil menjalin komitmen dukungan langsung dari Kementerian UMKM RI. Dengan pendekatan kolaboratif dan digitalisasi masif, UMKM Kuningan perlahan bermetamorfosis dari pelaku ekonomi lokal menjadi bagian dari rantai pasok global.

Inisiatif Dekranasda Digital Kuningan menjadi salah satu strategi kunci untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Gerai digital ini tidak hanya memberikan wadah promosi gratis bagi para pelaku usaha, tetapi juga membangun sistem pemasaran dan edukasi digital berbasis inklusi. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi disrupsi digital; sebaliknya, mereka mengintegrasikan pelatihan teknologi, branding, serta e-commerce dalam satu ekosistem UMKM berbasis transformasi digital. Dengan slogan Enlightening, Connected, and Leading The Way, platform ini tidak hanya menghubungkan produk lokal ke pasar, tapi juga menumbuhkan semangat kompetitif dan adaptif para pelaku usaha.

Program pelatihan bimtek yang dijalankan Diskopdagperin juga mencakup strategi pengelolaan toko daring (e-commerce) berbasis LKPP serta orientasi pada pasar syariah, sesuai dengan visi ekonomi agamis Kabupaten Kuningan. Diharapkan, pelaku UMKM mampu mengembangkan bisnis tidak hanya dengan skala lebih besar, tetapi juga lebih tahan banting terhadap perubahan tren dan krisis pasar. Koneksi ini makin penting karena saat ini lebih dari 60% UMKM Kuningan bergerak di sektor pangan olahan, yang sangat bergantung pada branding, legalitas, dan distribusi digital yang baik.

Sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Kuningan dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, khususnya di sektor pangan yang mendominasi struktur UMKM daerah. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menjangkau 250 pelaku usaha melalui skema self-declare, serta didukung penuh oleh jaringan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Legalitas ini tak hanya menjamin kualitas, tapi juga membuka pintu lebar untuk masuk ke ekosistem e-commerce halal dan pasar syariah global.

Lebih dari itu, sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya hilirisasi produk lokal yang selaras dengan misi Kuningan sebagai daerah makmur dan agamis. Dalam jangka panjang, Bupati Acep bahkan menargetkan seluruh produk UMKM di Kuningan bersertifikat halal pada tahun 2024. Dengan tren dunia yang bergerak ke arah ekonomi syariah, strategi ini menempatkan Kuningan dalam posisi kompetitif untuk mengekspor produk halal dan menjadi pemain aktif, bukan sekadar konsumen. Proses transformasi ini juga akan makin efektif jika didukung oleh sistem pemasaran digital yang kuat, sehingga daya saing UMKM Kuningan benar-benar bisa naik kelas ke pasar global.

Sektor pertanian di Kabupaten Kuningan masih menjadi tulang punggung utama pembangunan ekonomi daerah dengan kontribusi mendekati 30 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dominasi pertanian tercermin dari stabilitas produksi padi yang luar biasa, mencapai 352.511 ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2024, meningkat dibanding 350.324 ton pada tahun 2023 dan 297.548 ton pada 2022. Luas panen mencapai 56.929 hektare dengan produktivitas rata-rata 6,19 ton per hektare. Kinerja ini turut menopang surplus beras sebesar 94.802 ton pada tahun 2023, menciptakan fondasi kokoh bagi ketahanan pangan regional, bahkan memungkinkan kontribusi terhadap pasokan nasional.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, produksi padi juga menunjukkan distribusi geografis yang merata. Kecamatan Ciawigebang menyumbang angka tertinggi dengan 21.009 ton GKG, diikuti Karangkancana (18.564 ton), Cibingbin (17.938 ton), dan Ciwaru (16.303 ton). Keberhasilan ini tidak lepas dari program strategis seperti panen raya, percepatan tanam, hingga gerakan pengendalian hama. Bahkan, meskipun terdapat penurunan luas lahan baku pertanian selama satu dekade terakhir dari 32.000 hektare menjadi sekitar 28.000 hektare akibat alih fungsi lahan, produktivitas tetap terjaga berkat efisiensi tanam dan modernisasi alat pertanian.

Lahan pertanian di Kuningan terbagi atas 16.803 hektare sawah irigasi dan 9.213 hektare sawah tadah hujan. Ketergantungan pada curah hujan menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi musim, terutama di musim kemarau. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan secara aktif mendorong program pompanisasi. Hingga awal Juni 2024, sebanyak 432 unit pompa telah disalurkan kepada 123 kelompok tani di 22 kecamatan. Pompa ini digunakan untuk memanfaatkan sumber air permukaan seperti sungai, embung, dan kolam guna memperluas areal tanam dan meningkatkan indeks pertanaman.

Efek dari kebijakan ini terlihat nyata: pada musim panen April–Juni 2024, produksi padi telah mencapai 121.905 ton dari luas tanam 25.253 ha, dengan 76.506 ton telah dipanen dari 19.688 ha. Program ini tidak hanya menyasar ketahanan pangan, tetapi juga ditujukan untuk pengurangan beban produksi petani, menjaga ketersediaan pangan lokal, dan meningkatkan ketangguhan terhadap tantangan iklim seperti El Niño dan La Niña.

Pemerintah Kabupaten Kuningan menggagas program Satu Desa Satu Traktor sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian modern. Estimasi kebutuhan traktor pada tahun 2024 mencapai 850 unit, yang diharapkan dapat mengakselerasi proses pengolahan lahan, meningkatkan indeks pertanaman, dan mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual. Ini merupakan bagian dari sistem mekanisasi dan efisiensi produksi yang lebih luas, termasuk penggunaan varietas unggul seperti Inpari 36 dan 37, yang mampu menghasilkan hingga 10 ton per hektare.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dr. Wahyu Hidayah, menekankan bahwa modernisasi tidak hanya soal alat, tetapi juga melibatkan sinergi antar lembaga melalui pendekatan pentahelix—yakni kerja sama pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Dengan dukungan Kementerian Pertanian serta organisasi petani seperti KTNA dan HKTI, arah pembangunan pertanian Kuningan ditujukan ke sistem yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing tinggi—bahkan dalam menghadapi penurunan luas lahan aktif.

Salah satu tantangan besar di sektor pertanian adalah regenerasi petani, di tengah tren nasional menurunnya jumlah petani muda. Menanggapi hal ini, Pemkab Kuningan menginisiasi Program Petani Milenial sebagai upaya strategis menarik minat generasi muda. Hingga Mei 2025, terdapat 404 petani muda yang tergabung dalam program ini. Mereka mendapat pelatihan, fasilitas alat, serta pendampingan akses pasar agar mampu mandiri secara ekonomi dan tetap produktif di bidang pertanian.

Audiensi dengan Pj. Bupati serta sinergi dengan organisasi perempuan seperti PKK menunjukkan bahwa pengembangan petani muda tidak hanya dipandang sebagai strategi teknokratis, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang inklusif. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberlanjutan sektor pertanian membutuhkan partisipasi aktif generasi muda, dan oleh karena itu kebijakan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang ramah anak muda, progresif, serta adaptif terhadap teknologi dan pasar agribisnis.

Selain fokus pada pertanian padi, Kuningan juga mengembangkan sistem pertanian terpadu melalui program Gerbang Kaya yang menyinergikan pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan pendekatan daur ulang limbah organik dan efisiensi biaya, sistem ini menghasilkan empat produk utama (fuel, fertilizer, feed, food) secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen, tetapi juga memperkecil ketergantungan petani terhadap input eksternal.

Di sisi lain, intervensi terhadap rumah tangga rawan pangan juga menjadi perhatian penting. Melalui data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 2025, ditemukan tiga desa rawan—Garawangi, Sukamulya, dan Mekarmulya—yang menerima bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ganda: menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan angka stunting. Pemerintah tidak hanya mengejar ketahanan pangan dari sisi produksi, tapi juga memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan berkontribusi pada kualitas SDM jangka panjang.

Sebagai wilayah yang berada di daerah Priangan timur, kabupaten Kuningan kaya akan seni budaya Sunda yang khas, berbeda dari wilayah Sunda bagian barat. Berikut adalah seni budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kuningan:

Jumlah pelanggan yang telah terdaftar hingga tahun 2002 adalah sebanyak 773.747 pelanggan (Unit Pelayanan Cirebon)

Pelanggan PT Telkom untuk daerah Kabupaten Kuningan masuk ke dalam Kandatel Cirebon yakni sebanyak 1.202 pelanggan (Tahun 2002)

Kuningan mempunyai salah satu stadion yaitu Stadion Mashud Wisnusaputra yang merupakan markas dari Pesik Kuningan. Terletak persis di pusat kota Kuningan, stadion Mashud Wisnusaputra mempunyai kapasitas sebesar 10.000 penonton, termasuk ke dalam stadion kategori D+ untuk tingkat nasional. Di dalam kompleks stadion Mashud Wisnusaputra terdapat gelanggang basket, tenis lapangan, lapangan voli dan lintasan atletik, juga terdapat wisma yang representatif. Selain itu di Luragung terdapat kolam renang Tirta Agung Mas salah satu kolam renang ukuran olimpiade di Jawa Barat.

Makanan dan Minuman: Opak Bakar KARTIKA, Peuyeum, Jeruk Nipis Peras, Angling, Nasi Kasreng (Nasi Bungkus ciri Khas Luragung), Golono (Gorengan Khas Dari Luragung), Keripik Becak, Gaplek Luragung dan Raragudig, ketempling, rengginang.