Informasi Masjid, Mushola dan Pondok Pesantren di KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Tentang KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Pada Tahun 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami pemekaran kabupaten baru di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai Laut.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki wilayah luas 2.448,79 km2. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai di sebelah utara, Di sebelah timur, Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Laut Maluku. Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan di sebelah barat, Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Selat Peling.

Jumlah Penduduk Banggai Kepulauan (Bangkep) sebanyak 120.142 jiwa (2020). Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 kecamatan, 3 kelurahan dan 141 desa yang terdiri atas 342 pulau dengan 5 pulau sedang yakni Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (268 km²), Pulau Bangkurung (145 km²), Pulau Bokan Kepulauan (84 km²), Pulau Labobo (80 km²) dan 337 pulau-pulau kecil. Panjang pantai 1.714,218 km.

Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah 121, lima diantaranya berukuran sedang, sisanya kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang, mencuat ke permukaan. Laut yang mengelilinginya merajut tebaran pulau itu menjadi satu gugusan yang disebut Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di wilayah ini lima kali lipat dibandingkan dengan luas daratannya.

Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 141 Desa dengan luas wilayah 2.488,79 km² dan jumlah penduduk sebesar 117.526 jiwa dengan sebaran penduduk 47 jiwa/km².

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.377,32 miliar atas dasar harga berlaku, meningkat dari Rp3.833,55 miliar pada tahun 2020. Secara konstan (berdasarkan harga 2010), nilai PDRB meningkat dari Rp2.603,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.105,15 miliar pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif pascapandemi, dengan pertumbuhan sebesar -2,36% pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 5,07% (2021), 4,94% (2022), 3,99% (2023), dan 4,03% pada tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 47,09% dari total PDRB tahun 2024. Kontribusi sektor ini jauh melampaui sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran (sekitar 11,71%) serta konstruksi.com">Konstruksi (2,58%). Secara nilai nominal, sektor pertanian dan perikanan menyumbang Rp2.527,87 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp1.836,92 miliar pada tahun 2020. Subsektor unggulan seperti perikanan dan perkebunan, termasuk tanaman kelapa dengan luas tanam mencapai 19.364,32 hektar dan kakao seluas 5.706,05 hektar, menjadi pendorong utama kontribusi sektor ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar terhadap PDRB, yaitu 60,51% pada tahun 2024, meskipun mengalami tren penurunan dari 64,82% pada tahun 2020. Kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) stabil di kisaran 15%, dan ekspor bersih mengalami peningkatan tajam dari 1,99% (2020) menjadi 8,30% (2024). Pengeluaran konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan dari Rp630,07 miliar (2020) menjadi Rp809,49 miliar (2024). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,08% pada 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan pemulihan daya beli masyarakat secara progresif.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan berbasis kelapa dalam dan aren di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, sebagai langkah strategis dalam peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Sentra ini diresmikan langsung oleh Pj. Bupati Ihsan Basir dan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang IKM. Pemerintah daerah berharap fasilitas ini mampu mendorong produktivitas petani lokal dan mempermudah pembinaan IKM secara terintegrasi melalui klaster produksi. Dengan konsep produksi kolektif berbasis potensi wilayah, pengelolaan hasil pertanian seperti kelapa dan aren dapat diarahkan pada sistem industri hilir yang lebih efisien dan kompetitif.

Langkah pengembangan sentra IKM ini didukung oleh visi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas SDM dan teknologi IKM. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan bahan baku dan mencegah alih fungsi lahan agar produksi kelapa dalam dan aren tetap terjaga. Dari data BPS 2025, jumlah industri kecil di Banggai Kepulauan mencapai 4.317 unit, dengan 89,59% merupakan industri rumah tangga yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap sentra IKM akan berdampak langsung pada peningkatan skala produksi serta memperluas akses pasar bagi pelaku industri lokal.

Pemerintah Banggai Kepulauan menjalin kerja sama strategis dengan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., sebuah perusahaan raksasa asal Tiongkok dalam industri pengolahan kelapa. Kerja sama ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah, sekaligus membuka akses pasar ekspor. Tahap awal ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Pj. Bupati Ihsan Basir pada 24 Desember 2024, dengan cakupan kerja sama selama lima tahun yang berfokus pada pengolahan kelapa menjadi produk setengah jadi seperti santan, air kelapa kemasan, dan serat sabut kelapa. Pemerintah juga mendorong agar pengolahan dilakukan di wilayah lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sektor industri pengolahan kelapa, tetapi juga menjanjikan transfer teknologi dan pelatihan keterampilan bagi petani dan pelaku UMKM. Pemerintah mencatat bahwa kebutuhan kelapa untuk operasional perusahaan mencapai 300 ton per hari, sedangkan produksi lokal baru mencapai 28,05 ton per hari. Untuk menjembatani kekurangan tersebut, direncanakan keterlibatan wilayah Banggai dan Banggai Laut. Luas tanaman kelapa menghasilkan di Banggai Kepulauan tercatat sebesar 14.056 hektar, menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan yang berperan signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

Pemerintah Banggai Kepulauan membina 30 UMKM dan 25 IKM setiap tahun secara berkelanjutan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Pembinaan ini mencakup pelatihan pembuatan produk, pelatihan meubel, perbengkelan, serta bantuan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha masyarakat. Skema pendanaan dilakukan melalui APBD maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini dirancang untuk menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran, mengingat jumlah keluarga miskin mencapai 16.330 atau 13,72% dari total penduduk pada 2021.

Berdasarkan data BPS 2025, jumlah UMKM di Banggai Kepulauan pada tahun 2024 mencapai 6.159 unit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong integrasi program pelatihan, bantuan modal, dan pembukaan akses pasar sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemberdayaan UMKM dinilai sebagai strategi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sebagai upaya hilirisasi produk UMKM, Pemerintah Banggai Kepulauan mendirikan toko pusat oleh-oleh dan kerajinan khas Bangkep bernama “BABASAL”. Toko ini menampilkan berbagai produk lokal seperti olahan ubi, madu, abon ikan, dan kerajinan kerang. Diresmikan oleh Pj. Bupati Ihsan Basir, toko ini menjadi langkah konkret dalam mempromosikan hasil UMKM serta memperkuat identitas merek daerah. Melalui branding Bangkep dan penguatan citra produk khas, pemerintah berharap mampu meningkatkan daya saing UMKM di tingkat regional hingga nasional.

Data BPS 2025 mencatat bahwa perdagangan besar dan eceran merupakan lapangan usaha terbesar kedua di Banggai Kepulauan, dengan kontribusi tenaga kerja sebesar 18,71%. Ini menandakan pentingnya penguatan sektor distribusi produk lokal seperti BABASAL dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi pondasi bagi perluasan pasar produk Bangkep ke luar daerah, termasuk rencana pembukaan cabang di Palu, Makassar, Jakarta, hingga Melbourne.

Dinas Perindagkop Banggai Kepulauan bekerja sama dengan Kemenkumham Sulawesi Tengah menyelenggarakan sosialisasi pendaftaran merek dan pendirian Perseroan Perorangan. Program ini memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM agar mampu bersaing secara legal di pasar yang lebih luas. Pelaku usaha juga dikenalkan dengan Katalog Elektronik UMKM dan sistem PT Perorangan sebagai instrumen formalitas usaha yang terjangkau dan mudah diakses.

Langkah ini penting mengingat masih rendahnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Dalam data BPS, tercatat bahwa mayoritas pelaku usaha di Banggai Kepulauan bergerak di sektor informal dan mikro, yang membutuhkan dukungan regulasi agar bisa naik kelas. Pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan UMKM dalam program legalitas usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pembiayaan dan jaringan distribusi produk.

Melalui program “Koperasi Merah Putih”, Pemkab Bangkep mendorong pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Program ini mengusung semangat kemandirian ekonomi desa serta penguatan tata kelola kelembagaan koperasi secara profesional. Dalam rapat koordinasi koperasi tingkat Provinsi, Banggai Kepulauan juga memaparkan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antar wilayah.

Menurut data BPS 2025, terdapat 110 koperasi aktif di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan total anggota mencapai 8.034 orang. Pemerintah daerah melihat koperasi sebagai sarana penting untuk memperluas akses permodalan, distribusi produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan koperasi juga selaras dengan visi pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis komunitas.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menekan inflasi, Bupati Ihsan Basir menginisiasi gerakan belanja di pasar lokal. Kebijakan ini mendorong ASN dan masyarakat agar tidak berbelanja ke luar daerah, demi memperkuat sirkulasi ekonomi domestik. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk pengendalian inflasi dan Rp700 juta untuk penyediaan pangan gratis, sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga dan daya beli.

Pemerintah mencatat bahwa jumlah pasar di Banggai Kepulauan pada 2024 mencapai 15 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Langkah ini diperkirakan akan memberikan multiplier effect bagi sektor perdagangan lokal dan mendukung keberlangsungan usaha kecil, menengah, hingga pedagang kaki lima. Gerakan belanja lokal juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap keberadaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Sektor perikanan merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara agregat menyumbang sebesar 47,09 persen terhadap total PDRB kabupaten ini, menandakan dominasi subsektor tersebut dalam perekonomian lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk setempat bergantung pada aktivitas perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama, dengan peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Pemkab Banggai Kepulauan secara aktif melakukan penguatan tata kelola sektor ini, termasuk melalui penarikan retribusi atas hasil perikanan yang sebelumnya belum tergarap maksimal. Sejak pertengahan tahun 2023, retribusi dari pelaku usaha ikan segar mulai menyumbang PAD senilai Rp17 juta, berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 dan Pergub No. 26 Tahun 2022. Upaya ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi potensi kelautan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Wilayah Banggai Kepulauan menyimpan kekayaan biodiversitas ikan air tawar yang tinggi, khususnya dari komunitas yang ditemukan di tujuh lokasi penelitian berbasis metode catch per unit of effort (CPUE). Hasil survei menemukan sebanyak 22 spesies ikan dari 9 famili, dengan famili Gobiidae sebagai yang paling dominan (9 spesies), diikuti Eleotrididae (6 spesies). Spesies paling melimpah yaitu Ophieleotris aporos dengan kelimpahan 14,60 individu per stasiun, sementara yang memiliki sebaran terluas adalah Kuhlia marginata. Keanekaragaman ini berpotensi besar untuk pengembangan sektor perikanan non-konsumtif seperti ikan hias, yang belum tergarap optimal.

Data BPS tahun 2024 memperkuat relevansi potensi ini dengan mencatat bahwa subsektor perikanan termasuk dalam kelompok sektor strategis daerah bersama pertanian dan kehutanan. Diversifikasi potensi ini menunjukkan adanya peluang peningkatan nilai tambah dari hasil tangkapan ikan yang tidak hanya untuk konsumsi, melainkan juga untuk perdagangan spesies eksotis sebagai komoditas perikanan hias. Strategi ini dapat membuka peluang ekonomi baru terutama bagi rumah tangga nelayan yang terdampak fluktuasi hasil tangkap musiman.

Distribusi hasil tangkapan perikanan dari Banggai Kepulauan terus menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2023, pemerintah kabupaten menjalin kerja sama dengan Kabupaten Morowali untuk distribusi perdana ikan hasil tangkapan nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morowali. Volume awal distribusi mencapai 1,5 ton, sementara kebutuhan konsumsi harian di Morowali berkisar 5 ton. Komoditas yang dikirim mencakup ikan layang, sunu, bubara, dan pelagis lainnya, memperlihatkan kesiapan Bangkep sebagai pemasok utama perikanan lintas kabupaten.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur logistik seperti belum adanya kantor Stasiun Karantina Ikan dan PSDKP di wilayah ini masih menjadi hambatan signifikan. Pelaku usaha menyatakan bahwa proses legalitas dan pengiriman sering terhambat karena harus mengurus dokumen ke luar daerah. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses distribusi, menjamin mutu hasil tangkapan, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Bangkep. Jika hambatan ini diatasi, maka kontribusi sektor ini terhadap PAD dan ekonomi lokal diproyeksikan meningkat tajam.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki beberapa pantai berpasir putih yang merupakan habitat bertelur tujuh jenis penyu, termasuk Penyu Hijau (Chelonia mydas) yang kini terancam punah. Upaya pelestarian dilakukan melalui kegiatan pelepasliaran penyu hasil sitaan ke habitat alaminya, yang dilakukan secara kolaboratif antara Pemkab, Polair, dan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan menjaga populasi penyu di alam liar dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi atau memperjualbelikan satwa dilindungi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, semua jenis penyu termasuk satwa dilindungi, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku perdagangan. Dalam konteks kebijakan lokal, Pemerintah Kabupaten juga diarahkan untuk memperkuat program konservasi kawasan pesisir yang selaras dengan agenda nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sosialisasi kepada masyarakat desa dan pengawasan oleh aparat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencegah eksploitasi biota laut yang berlebihan dan menjamin keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara aktif melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat sinergi pengembangan sektor kelautan secara berkelanjutan. Salah satu hasilnya adalah program strategis pemberdayaan nelayan berupa pemberian kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 GT kepada sembilan kelompok nelayan. Program ini didanai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan volume hasil tangkapan.

Selain itu, kebijakan daerah juga mencakup bantuan sarana prasarana seperti pukat dan bubu di 12 kecamatan, serta dorongan untuk budidaya laut termasuk rumput laut. Kabupaten Banggai Kepulauan bahkan tercatat sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di Sulawesi Tengah, dengan produksi mencapai 800.000 ton per tahun. Dengan dukungan kebijakan pusat dan lokal, sektor ini berpotensi besar menjadi pilar ekonomi biru yang inklusif dan resilien bagi masyarakat pesisir di Bangkep.

Untuk mencapai Bangkep dapat menggunakan berbagai jenis transportasi. Untuk perjalanan Ke Banggai Kepulauan ada empat alternatif yang bisa dipilih, pertama rute: Jakarta-Makasar-Luwuk, kedua rute: Jakarta-Palu-Luwuk, ketiga: Jakarta-Makassar-Kendari-Banggai-Bitung, keempat: Jakarta-Manado-Banggai. Rute kedua akan memakan waktu lebih lama dari rute yang pertama. Namun jika ingin lebih cepat dapat melalui rute ketiga dengan KM Sinabung. Karena rute kedua berangkat dari Bandara Cengkareng Jakarta ke Bandara Mutiara Palu tanpa transit, kemudian dari Palu menuju ibu kota Kabupaten Banggai Luwuk ditempuh melalui jalan darat (Bus/dengan kendaraan carteran). Memakan waktu kurang lebih 16 jam karena jarak Palu - Luwuk sekitar 350 km.

Dari Luwuk ke Pulau Peling, Salakan dengan KMP Lemuru kurang lebih ditempuh 3-4 jam perjalanan. Dari Luwuk ke Pulau Banggai, Banggai dengan KMP Cakalang kurang lebih 6-8 jam perjalanan sedangkan menggunakan "kapal kayu" waktu tempuh antara 8-12 jam. Sedangkan rute ketiga dari Tanjung Priok, Jakarta seminggu sekali pada hari jumat menyinggahi Banggai di Pulau Banggai. Rute keempat menggunakan transportasi udara dari Jakarta ke Manado, dilanjutkan perjalanan menggunakan angkutan darat ke Pelabuhan Pelindo IV Bitung lalu naik kapal KM. Sinabung ke Banggai Laut. Satu-satunya transportasi dari Banggai Laut ke Bangkep adalah Kapal seperti Kapal kayu atau kapal Feri.

Kabupaten Bangkep memiliki kekayaan biodiversitas dari flora dan fauna di antaranya Echinodermata, udang air tawar, gastropoda, amfibi dan reptil, mamalia, burung, bambu, dan lain lain.