Jadwal Sholat JUNI 2028 di Kabupaten Karanganyar

Tentang Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦏꦫꦔꦚꦂ, Pegon: كاراڠاۑار, translit. Karanganyar) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi JAWA TENGAH, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kecamatan Karanganyar, sekitar 14 km sebelah Timur Kota Surakarta. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2024 mencapai 953.696 jiwa.

Karanganyar lahir sebagai dukuh kecil, tepatnya terjadi pada tanggal 19 April 1745 atau 16 Maulud 1670. Nama Karanganyar berasal dari pedukuhan yang berada di kabupaten ini. Nama ini diberikan oleh Raden Mas Said (Mangkunagara I), karena di tempat inilah, ia menemukan kemantapan akan perjanjian baru (bahasa Jawa: anyar) untuk menjadi penguasa setelah memakan wahyu keraton dalam wujud burung Derkuku. Pada zaman Kolonial terdapat sebuah kabupaten yang memakai lebih dahulu nama Karanganyar, yaitu Kabupaten Karanganyar-Roma (Sekarang bagian Kabupaten Kebumen) sebuah kabupaten bagian dari Kasultanan Yogyakarta hingga dihapuskan oleh Kolonial Belanda dengan alasan politis pada tanggal 1 Januari 1936. Pada saat itu Kabupaten Karanganyar masih dikenal dengan nama Kadipatèn Mangkunagaran, di mana Karanganyar adalah salah satu Kawedanan di dalamnya.

Akibat dari adanya “Perjanjian Giyanti” pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang salah satu isinya adalah pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dukuh kecil  Karanganyar yang terletak di Sukowati Selatan termasuk ke dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I (Pangeran Mangkubumi) pada tahun 1755-1792.

Pada tahun 1847, Sri Mangkunegara III di Kerajaannya Mangkunegaran mengadakan tatanan baru, analogi yang berlaku di Kasunanan Surakarta adalah Staatblat 1847 No. 30 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1847, yang salah satu peraturan tersebut menyatakan bahwa Karanganyar merupakan salah satu wilayah.

Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, dan Colomadu, Swapraja Mangkunegaran. Istilah Onderregentschap diubah menjadi regentschap atau dalam bahasa Indonesia yang berarti “Kabupaten” oleh Sri Mangkunegoro VII yang memegang pemerintahan saat itu (1916-1944), tepatnya pada tanggal 20 November 1917.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dimulai dari Pemerintah Desa yang terbentuk pada masa perjuangan RM Said (1741-1757), kemudian dibentuk Kabupaten Anom pada tanggal 5 Juni 1847, dikuti dengan dibentuknya Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Nopember 1917. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangnyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, maka Hari Jadi Kabupaten Karangnyar ditetapkan pada tanggal 18 Nopember 1917.

Dalam pelantikan disampaikan pidato pengarahan oleh KGPAA Mangkunegaran VII antara lain: “Seorang Bupati harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan loyal kepada tugas pemerintahan, yaitu:

Dalam kurun waktu tahun 1917 sampai dengan tahun 1930 di kabupaten Karanganyar ada tiga orang Bupati yang memerintah, yaitu

Berdasarkan Rijksblaad Mangkoenegaran tahun 1923 no.10 Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi tiga wilayah Kawedanan 14 dan Wilayah Kapanewon (Kecamatan), yaitu :

Pada tahun 1930 Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan maksud agar pengelolaan terhadap perkebunan-perkebunan milik Mangkunegaran lebih efisien dan efektif.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), daerah Karanganyar masih disebutkan sebagai Kawedanan, bagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran, hanya jabatan dan wilayahnya diganti dengan istilah/bahasa Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden RI mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menetapkan Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegara VIII, masing-masing sebagai Kepala daerah Kasunanan Surakarta dan Kepala Daerah Mangkunegaran.

Pada akhir tahun 1945 di Surakarta timbul gerakan anti Swapraja yang berkembang hingga Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Wonogiri dan Kota Surakarta menyatakan lepas dari Pemerintah Swapraja. Hal ini mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dengan terbitnya Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 yang antara lain menetapkan daerah-daerah tersebut tergabung dalam Karesidenan surakarta yang dipimpin oleh seorang Residen.

Bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju ke utara. Bagian timur berupa pegunungan, yakni bagian sistem dari Gunung Lawu. Sebagian besar daerah pegunungan ini masih tertutup hutan.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu.

Kabupaten Karanganyar memiliki 17 kecamatan, 15 kelurahan, dan 162 desa. Luas wilayahnya mencapai 775,44 km² dan penduduk 896.991 jiwa (2017) dengan sebaran 209 jiwa/km².