Hadiri Rakernas BKM, Menag Jadikan Masjid Quba Contoh Tempat Bersosialisasi

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, namun masjid juga memiliki fungsi sebagai sarana dakwah dan juga tempat bersosialisasi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Agama (Menag) dalam sambutannya di acara ramah tamah Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (8/11/2023) malam.

Menag yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan, masjid bisa menjadi tempat untuk bersosialisasi sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba yang kemudian menjadi tempat untuk melakukan diskusi-diskusi yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.

"Masjid Quba inilah yang mendorong kemajuan peradaban kota Madinah pada masa itu. Kota Madinah ini maju karena kontrak sosial atau konstitusi yang lahir berkat perundingan-perundingan untuk kemaslahatan umat yang dibahas di masjid," ungkap Menag.

Hadiri Rakernas BKM, Menag Jadikan Masjid Quba Contoh Tempat Bersosialisasi

Dalam sambutannya ini juga Gus Men menegaskan agar masjid tidak dijadikan tempat untuk melakukan politik praktis. Pengurus masjid harus bisa menjaga fungsi masjid agar tidak disalahgunakan oleh orang tertentu.

"Sebagai pengurus BKM kita harus menjaga masjid agar tidak digunakan sebagai tempat berpolitik praktis," kata Gus Men.

Menurut Gus Men, Rasulullah SAW juga membicarakan kegiatan politik di masjid namun tujuannya demi persatuan.

"Semestinya kalau ingin berpolitik di masjid maka harus mencontoh apa yang dilakukan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, masjid adalah tempat membicarakan politik untuk persatuan umat dan tidak terkait dengan perbedaan kepentingan. Inilah high politics."

"Dulu Nabi Muhammad SAW di masjid melakukan politik keumatan atau istilahnya sekarang high politics, tidak terkait dengan perbedaan kepentingan, dan justru sebaliknya mempersatukan perbedaan dari berbagai kabilah di sana," beber Menag.

Sayangnya kegiatan politik yang terjadi saat ini justru cenderung memecah belah umat dan mengkotak-kotakkan umat. Hal inilah yang dihindari agar tidak merusak fungsi, tujuan dan keberadaan masjid.

"Apalagi saat ini banyak orang yang beranggapan konsolidasi politik yang dilakukan di masjid menjadi bagian yang dicontohkan Rasulullah," kata Menag.

Ia mengungkapkan aktivitas politik di masjid saat ini sering dikaitkan dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW saat membangun peradaban di Madinah dengan berpolitik di masjid pada zaman dahulu. Menurutnya, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang dan tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di zaman dahulu.

"Pada masa Nabi, politik yang berjalan di masjid itu adalah politik yang mempersatukan banyaknya kabilah-kabilah yang berbeda. jika masjid dijadikan alat berpolitik justru yang terjadi adalah pengkotak-kotakkan. Itu berbanding terbalik dengan politik pada masa Rasulullah," jelasnya.

Dengan digelarnya BKM, Menag berharap nantinya pengurus masjid dapat memberikan kontribusi besar dalam penguatan peran masjid di Indonesia.

Momen pembukaan Rakernas BKM oleh Presiden Jokowi digelar di Istana Negara, Rabu (8/11/2023). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar rumah ibadah, dalam hal ini masjid dan musala, dapat dikelola dengan profesional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan jumlah anggota yang sangat besar, lebih dari 17.600 dan tersebar di berbagai daerah di tanah air, potensi manfaat BKM sangat besar bagi umat dan bangsa. Melalui peran BKM, Jokowi berharap rumah-rumah ibadah dapat dikelola secara profesional, moderat dan berdaya maslahat bagi umat.

Jika pengelolaannya berjalan baik, diharapkan masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat, menjadi pusat kemajuan bangsa dan masjid yang ramah bagi semuanya.

"Kita ingin rumah ibadah menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, mempersatukan keberagaman kita, edukatif dan mendidik untuk pembelajaran karakter kita," pesan Jokowi.

Menag menyampaikan, Indonesia memiliki jumlah masjid yang sangat besar, dengan beragam tipologinya, mulai dari Masjid Negara (Masjid Istiqlal), Masjid Raya di tingkat provinsi, Masjid Agung di level kabupaten/kota, Masjid Besar di kecamatan, hingga Masjid Jami' di desa-desa. Berdasarkan Data SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Kementerian Agama, saat ini ada 663.729 masjid/musala di Indonesia.

Menurut Menag, sebagian masjid telah terkelola dengan baik dan memiliki banyak keunggulan, sementara sebagian lainnya masih belum terkelola secara profesional. Ada sebagian masjid yang belum cukup berdaya.

Banyak masjid yang kondisi fisiknya perlu bantuan renovasi dan pembangunan. Kondisi imam, muadzin, khatib, penceramah, hingga marbotnya juga masih perlu bantuan pemikiran semua pihak.

"Saya berharap BKM dapat terus meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam, untuk membentuk masjid yang semakin profesional, moderat dan berdaya," harap Menag.