PUPR Lelang Proyek Masjid di IKN, Sumber Dana dari APBN Hampir Rp 1 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melelang proyek pembangunan gedung dan kawasan Masjid Negara di ibu Kota Baru, IKN Nusantara. Adapun nilai paket pembangunan ini menyentuh angka Rp 973,17 miliar.

Dikutip dari laman LPSE Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023), proyek yang hampir menelan dana Rp 1 triliun itu diambil dari kocek negara alias bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Proyek pembangunan ini tepatnya terletak di zona pemerintahan SUB BWP 1A, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini berada langsung di bawah Kementerian PUPR, lewat satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Kalimantan Timur.

PUPR Lelang Proyek Masjid di IKN, Sumber Dana dari APBN Hampir Rp 1 Triliun

Masjid Negara ini direncanakan akan menjadi salah satu landmark yang terletak di Kawasan Permukiman Selatan KIPP IKN yang merupakan lingkungan permukiman perkotaan, pusat kegiatan seni, budaya dan keagamaan. Kawasan ini memiliki luasan lahan 3,21 ha, dengan luas masjid mencapai 32.354 m2.

Proses perencanaan pembangunan Gedung dan Kawasan Masjid Negara pada di Ibu Kota Negara harus mengikuti ketentuan dan standar teknis maupun administratif bangunan gedung khususnya yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk responsif terhadap penyandang disabilitas.

"Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Dan Kawasan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) adalah 540 hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over-PHO)," bunyi uraian singkat PUPR, dikutip dari LPSE Kementerian PUPR.

Sementara itu, lelang proyek ini telah dipublikasikan sejak 12 Juli 2023 kemarin. Adapun saat ini total peserta tendernya telah mencapai 57 peserta. Sementara itu, penetapan dan pengumuman hasil lelang akan dilakukan pada 12 September 2023. Terakhir, penandatanganan kontrak rencananya akan dilakukan pada 20 September 2023.

Lihat juga Video 'Jokowi ke Polri: Pembangunan IKN Harus Dikawal Serius':

[Gambas:Video 20detik]