Lagi, China Tutup-Ubah Bentuk Ratusan Masjid di Wilayah Padat Muslim

Ratusan masjid di wilayah utara Ningxia dan Gansu menjadi sasaran penutupan dan perubahan bentuk dari pemerintah China. Dua wilayah tersebut merupakan rumah bagi populasi besar muslim di China setelah Xinjiang.

Informasi ini tercantum dalam pernyataan para peneliti Human Rights Watch (HRW) yang dirilis Rabu (22/11/2023).

"Pemerintah China secara signifikan mengurangi jumlah masjid di provinsi Ningxia dan Gansu di bawah kebijakan 'konsolidasi masjid' yang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama," bunyi pernyataan HRW di lamannya, dikutip Rabu (22/11/2023).

Lagi, China Tutup-Ubah Bentuk Ratusan Masjid di Wilayah Padat Muslim

Meski tidak dapat ditentukan pasti jumlah masjid yang ditutup dan diubah dalam beberapa tahun terakhir, namun HRW memastikan sudah mencapai ratusan bila merujuk pada laporan pemerintah. Salah satunya, pemerintah sudah mengubah bentuk 214 masjid, mengkonsolidasi 58 masjid, dan melarang 37 masjid yang disebut ilegal di Kota Zhongwei, Ningxia.

Melalui pernyataannya, HRW menyebut bahwa pihak berwenang menonaktifkan, menutup, menghancurkan, dan mengubah bentuk masjid untuk keperluan sekuler yang termasuk dari upaya pembatasan praktik Islam. Beberapa di antaranya, pemerintah setempat membongkar bagian arsitektur masjid yang berciri khas Timur Tengah seperti, kubah dan menara masjid.

"Pemerintah China tidak 'mengkonsolidasikan' masjid-masjid seperti yang mereka klaim, namun menutup banyak masjid yang melanggar kebebasan beragama," kata Pejabat Direktur China HRW, Maya Wang dalam pernyataannya.

Para peneliti di HRW menganalisis citra satelit untuk mengkaji kebijakan konsolidasi masjid di dua desa di wilayah Ningxia. Hasilnya, tiga dari enam masjid telah dihilangkan kubah dan menaranya di Desa Liaoqiao, Ningxia.

Aktivis muslim asal Hui, Ma Ju, menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menghilangkan elemen eksternal masjid. Namun, mereka juga menghapus fasilitas penting untuk beribadah seperti tempat wudhu dan mimbar khatib.

"Ketika orang-orang berhenti pergi (ke masjid, pihak berwenang) akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menutup masjid," ungkapnya.

Dilaporkan The Guardian, imam di Ningxia yang enggan disebutkan namanya bercerita, konsolidasi masjid yang diterapkan pemerintah artinya penggabungan tiap masjid yang berjarak 2,5 km satu sama lain.

"Ketika masjid ditutup, banyak generasi muda dan paruh baya tidak lagi pergi ke masjid untuk melakukan kegiatan keagamaan dan generasi selanjutnya perlahan-lahan akan kehilangan keyakinan dan tidak percaya pada Islam. Dengan cara ini, umat Islam perlahan-lahan disinisinasi," katanya kepada Radio Free Asia.

Perlu diketahui, pemerintah China hanya mengizinkan warganya untuk beribadah di tempat ibadah yang sudah mendapat izin resmi dari agama yang sudah diakui. Untuk itu, pemerintah setempat melakukan kontrol ketat terhadap rumah ibadah.

Kemudian, sejak tahun 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan sinisasi agama atau sebuah ideologi politik yang dikampanyekan Partai Komunis China (PKC) yang mengupayakan agar spiritual dan keyakinan agama masyarakat mencerminkan budaya dan masyarakat China.

Sementara, konsolidasi masjid yang merujuk pada dokumen pusat PKC pada April 2018 bermakna menjadikan bangunan rumah ibadah masjid menjadi bangunan yang lebih bersifat China. Hal ini kemudian melahirkan standar manajemen pembangunan, renovasi, dan perluasan tempat-tempat keagamaan Islam.

Pemerintah mengklaim konsolidasi masjid bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi umat Islam. Namun. kelompok muslim setempat meyakini hal itu merupakan upaya untuk mengarahkan loyalitas masyarakat pada Partai.

Kebijakan konsolidasi masjid tidak hanya berlaku di Ningxia dan Gansu. Institut Kebijakan Strategis Australia memperkirakan, sekitar 65 persen dari 16.000 masjid di Xinjiang dilaporkan hancur dan rusak sejak tahun 2017.

Pada bulan Mei, ratusan polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di kota muslim Hui, Provinsi Yunnan, di barat daya China karena kepolisian berupaya untuk membongkar bagian-bagian dari sebuah masjid setempat yang dianggap penting.

Ratusan masjid di wilayah utara Ningxia dan Gansu menjadi sasaran penutupan dan perubahan bentuk dari pemerintah China. Dua wilayah tersebut merupakan rumah bagi populasi besar muslim di China setelah Xinjiang.

Informasi ini tercantum dalam pernyataan para peneliti Human Rights Watch (HRW) yang dirilis Rabu (22/11/2023).

"Pemerintah China secara signifikan mengurangi jumlah masjid di provinsi Ningxia dan Gansu di bawah kebijakan 'konsolidasi masjid' yang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama," bunyi pernyataan HRW di lamannya, dikutip Rabu (22/11/2023).

Gambar Ilustrasi Lagi, China Tutup-Ubah Bentuk Ratusan Masjid di Wilayah Padat Muslim

Lagi, China Tutup-Ubah Bentuk Ratusan Masjid di Wilayah Padat Muslim

Meski tidak dapat ditentukan pasti jumlah masjid yang ditutup dan diubah dalam beberapa tahun terakhir, namun HRW memastikan sudah mencapai ratusan bila merujuk pada laporan pemerintah. Salah satunya, pemerintah sudah mengubah bentuk 214 masjid, mengkonsolidasi 58 masjid, dan melarang 37 masjid yang disebut ilegal di Kota Zhongwei, Ningxia.

Melalui pernyataannya, HRW menyebut bahwa pihak berwenang menonaktifkan, menutup, menghancurkan, dan mengubah bentuk masjid untuk keperluan sekuler yang termasuk dari upaya pembatasan praktik Islam. Beberapa di antaranya, pemerintah setempat membongkar bagian arsitektur masjid yang berciri khas Timur Tengah seperti, kubah dan menara masjid.

"Pemerintah China tidak 'mengkonsolidasikan' masjid-masjid seperti yang mereka klaim, namun menutup banyak masjid yang melanggar kebebasan beragama," kata Pejabat Direktur China HRW, Maya Wang dalam pernyataannya.

Para peneliti di HRW menganalisis citra satelit untuk mengkaji kebijakan konsolidasi masjid di dua desa di wilayah Ningxia. Hasilnya, tiga dari enam masjid telah dihilangkan kubah dan menaranya di Desa Liaoqiao, Ningxia.

Aktivis muslim asal Hui, Ma Ju, menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menghilangkan elemen eksternal masjid. Namun, mereka juga menghapus fasilitas penting untuk beribadah seperti tempat wudhu dan mimbar khatib.

"Ketika orang-orang berhenti pergi (ke masjid, pihak berwenang) akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menutup masjid," ungkapnya.

Dilaporkan The Guardian, imam di Ningxia yang enggan disebutkan namanya bercerita, konsolidasi masjid yang diterapkan pemerintah artinya penggabungan tiap masjid yang berjarak 2,5 km satu sama lain.

"Ketika masjid ditutup, banyak generasi muda dan paruh baya tidak lagi pergi ke masjid untuk melakukan kegiatan keagamaan dan generasi selanjutnya perlahan-lahan akan kehilangan keyakinan dan tidak percaya pada Islam. Dengan cara ini, umat Islam perlahan-lahan disinisinasi," katanya kepada Radio Free Asia.

Perlu diketahui, pemerintah China hanya mengizinkan warganya untuk beribadah di tempat ibadah yang sudah mendapat izin resmi dari agama yang sudah diakui. Untuk itu, pemerintah setempat melakukan kontrol ketat terhadap rumah ibadah.

Kemudian, sejak tahun 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan sinisasi agama atau sebuah ideologi politik yang dikampanyekan Partai Komunis China (PKC) yang mengupayakan agar spiritual dan keyakinan agama masyarakat mencerminkan budaya dan masyarakat China.

Sementara, konsolidasi masjid yang merujuk pada dokumen pusat PKC pada April 2018 bermakna menjadikan bangunan rumah ibadah masjid menjadi bangunan yang lebih bersifat China. Hal ini kemudian melahirkan standar manajemen pembangunan, renovasi, dan perluasan tempat-tempat keagamaan Islam.

Pemerintah mengklaim konsolidasi masjid bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi umat Islam. Namun. kelompok muslim setempat meyakini hal itu merupakan upaya untuk mengarahkan loyalitas masyarakat pada Partai.

Kebijakan konsolidasi masjid tidak hanya berlaku di Ningxia dan Gansu. Institut Kebijakan Strategis Australia memperkirakan, sekitar 65 persen dari 16.000 masjid di Xinjiang dilaporkan hancur dan rusak sejak tahun 2017.

Pada bulan Mei, ratusan polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di kota muslim Hui, Provinsi Yunnan, di barat daya China karena kepolisian berupaya untuk membongkar bagian-bagian dari sebuah masjid setempat yang dianggap penting.