Provinsi Bengkulu

Tentang Bengkulu

Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatra, Indonesia dengan ibu kota di Kota Bengkulu. Pada tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km².

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km2, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17.

British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. Bencoolen/Coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut.

Sejak tahun 1713, dibangun benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.

Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung). Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.

Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit.

Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Pada masa inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Bengkulu dahulu juga meliputi Kawedanan Krui yang meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat saat ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil plebisit pada tahun 1951, Krui menjadi bagian dari Lampung. Pada tanggal 18 November 1968 Bengkulu menjadi provinsi Indonesia ke-26 (termuda sebelum Timor Timur).

Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kotamadya, 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.962.044 jiwa dengan total luas wilayah 19.919,33 km².

DPRD Provinsi Bengkulu beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Muhammad Idroes, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Komposisi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana PDI Perjuangan dna Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 7 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam dua periode terakhir.

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang heterogen dari segi suku bangsa. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku Suku Rejang, Serawai, Mukomuko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, Besemah, Semende, Merpas, Nasal dan Melayu Bengkulu. Di antara suku-suku asli, Rejang dan Serawai adalah dua suku dengan populasi tertinggi, masing-masing dengan persentase 20,60% dan 18,91%. Ada pula masyarakat pendatang meliputi Suku Jawa dengan persentase 22,64% sekaligus sebagai populasi etnis tunggal terbesar di Provinsi Bengkulu, Serawai, suku lokal lainnya, Melayu, Minangkabau, Batak, Sunda, Lampung, dan lainnya.

Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Bengkulu:

Catatan:* Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, pribumi lainnya sudah termasuk suku-suku lokal lainnya, seperti: suku Lembak, Kaur, Mukomuko, Pekal, Enggano, Merpas, dan Nasal. Sedangkan suku lainnya sudah termasuk semua suku-suku pendatang lainnya, seperti: Bugis, Kerinci, Madura, Aceh, Mentawai, dan Nias.

Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik besurek, yakni kain batik yang dihiasi huruf-huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagi salah satu bagian warisan budaya Republik Indonesia serta turut memperkaya khazanah budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu sangat kental bercirikan dengan budaya Pribumi di Bengkulu yang memiliki beberapa ciri berbeda karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda yakni kebudayaan Rejang, Serawai, Melayu, Kaur, Mukomuko, Pekal, Lembak, Enggano, Merpas, & Nasal. Budaya tabut merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam Syiah secara kultural.